BANGKEP, WACANA PUBLIK — Tahun anggaran 2026 tampaknya bukan tahun yang “ramai proyek” bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan. Bahkan bisa dibilang, sebagian programnya seperti sedang menarik napas panjang karena keterbatasan anggaran.
Hal ini terungkap saat Wacana Publik berbincang langsung dengan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Banggai Kepulauan, Suripto Nurdin, S.Sos, di ruang kerjanya, belum lama ini, di Salakan.
Menurut Suripto, kegiatan dinasnya di tahun 2026 tetap terbagi dalam tiga bidang utama, yakni bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, dan bidang pertanahan. Namun realitas anggaran membuat tidak semua bidang bisa “bergerak bebas”.
“Untuk tahun 2026 ini, di bidang kawasan permukiman tidak ada anggaran kegiatan,” ujar Suripto.
Kondisi tersebut membuat sebagian agenda pembangunan di sektor permukiman harus “parkir dulu”, sementara kegiatan yang masih berjalan hanya berada pada program PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) perumahan, itupun dengan anggaran yang terbatas.
Lebih menarik lagi, kegiatan PSU tersebut baru bisa mulai berjalan pada triwulan ketiga 2026. Artinya, hingga pertengahan tahun, sebagian program masih menunggu kepastian pergerakan anggaran.
Bantuan Pusat: 100 Rumah Stimulan
Di tengah kondisi APBD yang “menipis”, kabar baik datang dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan yang memberikan bantuan 100 unit rumah stimulan untuk masyarakat di Banggai Kepulauan.
Program tersebut akan tersebar di lima desa dalam tiga kecamatan, di antaranya: Desa Bungin, Desa Luksagu, Mansamat Atas, Manggalai, serta Bumbu. Meski jumlahnya cukup banyak, bantuan ini bukanlah rumah siap huni, melainkan bantuan stimulan.
“Nilainya sekitar Rp20 juta per kepala keluarga, dengan rincian Rp17,5 juta untuk bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang,” jelas Suripto.
Namun ia mengakui secara realistis bahwa dana sebesar itu tidak cukup untuk membangun rumah baru dari nol.
“Kalau bangun rumah baru dengan 20 juta itu agak susah. Tapi kalau masyarakat sudah punya pondasi atau ada bangunan awal, lalu ditambah bantuan stimulan ini, kemungkinan bisa selesai,” katanya.
Verifikasi Ketat: Tak Semua Bisa Dapat
Agar bantuan tidak salah sasaran, pemerintah daerah bersama tim dari provinsi akan melakukan verifikasi langsung ke lapangan.
Sasaran program ini adalah masyarakat miskin yang benar-benar tidak mampu dan belum memiliki rumah layak huni.
“Kita harus selektif. Bantuan ini harus betul-betul sampai kepada masyarakat yang berhak menerima,” tegas Suripto.
Tim verifikasi dari provinsi dijadwalkan turun untuk memastikan bahwa penerima bantuan memang memenuhi kriteria.
Sertifikat Aset Pemda: 70 Bidang Ditargetkan
Selain program perumahan, Dinas Perkim juga masih memiliki agenda penting di bidang pertanahan.
Pada tahun 2026, dinas tersebut menargetkan 70 bidang tanah aset pemerintah daerah untuk disertifikatkan, dengan alokasi anggaran sekitar Rp150 juta.
Objek yang akan disertifikatkan antara lain fasilitas milik pemerintah daerah seperti: Sekolah, Puskesmas pembantu (Pustu), dan berbagai fasilitas pelayanan publik lainnya.
“Masih banyak fasilitas pemerintah yang belum memiliki sertifikat. Itu yang akan kita dorong tahun ini,” ujar Suripto.
Langkah ini dianggap penting untuk mengamankan aset pemerintah daerah dari potensi sengketa atau klaim kepemilikan di kemudian hari.
APBD Tipis, Program Harus Selektif
Kondisi minimnya anggaran membuat Dinas Perkim Banggai Kepulauan harus memilih prioritas program secara ketat.
Sementara masyarakat berharap lebih banyak pembangunan perumahan dan permukiman, realitas anggaran membuat sebagian program harus berjalan pelan namun pasti.
Pertanyaannya kini, dengan dana stimulan yang terbatas dan sebagian bidang tanpa anggaran, apakah program perumahan 2026 mampu menjawab kebutuhan masyarakat miskin akan rumah layak huni?
Atau justru hanya menjadi tambalan kecil di tengah persoalan besar perumahan di daerah kepulauan? Waktu yang akan menjawab. */tasiman
