LUWUK, WACANA PUBLIK – Program penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 tidak lagi sekadar berbicara soal keberangkatan dan pemulangan jamaah. Pemerintah kini memperkuat konsep ekosistem ekonomi haji, yang membuka peluang besar bagi produk dalam negeri untuk masuk ke pasar Arab Saudi melalui kebutuhan konsumsi jamaah.
Dalam kegiatan manasik haji terintegrasi tingkat kabupaten, kota hingga kecamatan, disampaikan Kakanwil Kementrian Haji dan Umroh Sulteng Muchlis Aseng mengatakan bahwa kebutuhan logistik jamaah seperti beras, bawang, ikan, hingga bahan makanan lainnya mulai diprioritaskan berasal dari Indonesia.
Tahun ini, sedikitnya 400 ton beras dari Indonesia disiapkan untuk memenuhi kebutuhan jamaah haji. Kebijakan ini menjadi langkah strategis setelah sebelumnya sejumlah bahan pangan justru dipasok dari negara lain seperti Vietnam dan Thailand.
“Ini peluang besar. Mengapa kebutuhan jamaah tidak dimaksimalkan dari produk dalam negeri? Padahal kualitas beras kita baik dan harganya bersaing,” ungkap Muchlis Aseng saat kegiatan manasik tersebut.
Selain beras, komoditas seperti bawang dan ikan juga mulai dipertimbangkan untuk diekspor sebagai bagian dari rantai pasok haji. Tahun lalu, kebutuhan ikan disebut masih dipasok dari Thailand, namun tahun ini mulai diarahkan menggunakan produk perikanan Indonesia.
Bukan Sekadar Ibadah, Tapi Misi Peradaban
Penyelenggaraan haji sendiri berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang menegaskan bahwa haji tidak hanya soal ritual, tetapi juga pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah.
Selain aspek ekonomi, manasik haji juga menekankan misi keadaban dan peradaban. Jamaah haji Indonesia disebut memiliki reputasi sebagai jamaah yang tertib dan taat selama berada di Tanah Suci, khususnya di Mekah.
“Ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual ke Tanah Suci. Ada misi budaya. Kita membawa identitas Indonesia yang ramah, santun, dan suka menolong,” ujar Muchlis Aseng.
Setelah kembali ke tanah air, jamaah diharapkan menjadi teladan di tengah masyarakat. Nilai-nilai kedisiplinan, istiqamah dalam beribadah, serta akhlak yang baik diharapkan terus dijaga, bukan hanya saat berada di Arab Saudi.
Antrean Panjang dan Prioritas Lansia
Di sisi lain, realitas daftar tunggu haji masih menjadi tantangan nasional. Untuk mendapatkan nomor porsi, calon jamaah harus menyetor dana awal sekitar Rp25 juta. Namun, masa tunggu di sejumlah daerah bisa mencapai 25 tahun.
Meski demikian, pemerintah memberikan prioritas keberangkatan bagi jamaah lanjut usia (lansia) yang telah memenuhi syarat tertentu.
“Kalau usia sekarang 50 tahun dan sudah mendaftar, jangan putus asa. Ada prioritas lansia. Yang penting punya niat dan usaha menyisihkan rezeki untuk mendaftar,” jelasnya.
Fenomena ini menunjukkan bahwa keberangkatan haji bukan semata-mata soal kemampuan finansial, tetapi juga kesungguhan dan kesempatan.
Haji Sebagai Panggilan dan Kesempatan Ekonomi
Haji adalah rukun Islam kelima yang menjadi cita-cita setiap Muslim. Namun tidak semua yang mampu secara ekonomi bisa berangkat, dan tidak sedikit yang secara sederhana justru mampu mewujudkannya karena tekad yang kuat.
Dengan penguatan ekosistem ekonomi haji, pemerintah berharap ibadah haji tidak hanya berdampak pada aspek spiritual, tetapi juga memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional.
Melalui integrasi manasik hingga tingkat kecamatan, program haji kini diarahkan menjadi gerakan nasional—bukan sekadar perjalanan ibadah, tetapi juga penguatan ekonomi dan peradaban bangsa. */tasiman wacana publik
