Laporan : Tasiman wartawan Wacana Publik (2 habis)
MEDIA cetak online Wacana Publik belum lama ini melakukan perbincangan langsung dengan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka Kepulauan, Suripto Nurdin, S.Sos di ruang kerjanya, belum lama ini, di Salakan. Dari perbincangan tersebut, muncul satu pesan yang cukup tajam: program besar pemerintah daerah jangan hanya berhenti di slogan, tetapi harus terlihat nyata di lapangan.
Menurut Nurdin, dinas yang ia pimpin memiliki tiga fokus utama, yakni sektor perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan. Ketiga bidang ini, kata dia, merupakan bagian penting untuk mendukung visi-misi Bupati Banggai Kepulauan, khususnya dalam program “Delapan Berkah”, terutama pada sektor Berkah Sejahtera.
“Sebagai pembantu bupati, tugas kami adalah menjalankan visi-misi kepala daerah. Kalau bupati sudah punya program, maka dinas harus bekerja mendukungnya,” ujar Nurdin.
Ia mencontohkan bagaimana program pemerintah pusat maupun provinsi tetap berjalan karena berangkat dari visi-misi pemimpin yang terpilih. Seperti program MBG (Makan Bergizi Gratis) dari Presiden Prabowo Subianto yang tetap dijalankan meskipun menuai berbagai komentar di masyarakat.
“Orang boleh bilang apa saja, tapi kalau itu visi-misi presiden, ya tetap jalan. Begitu juga di tingkat provinsi. Program gubernur harus kelihatan dampaknya,” katanya.
Dalam konteks daerah, Nurdin menilai program Delapan Berkah milik Bupati Banggai Kepulauan juga harus terlihat nyata dalam penganggaran di APBD. Tanpa dorongan anggaran yang jelas, menurutnya, visi-misi hanya akan menjadi slogan tanpa bukti.
Ia bahkan menyinggung pola lama pembagian anggaran yang dianggap kurang efektif.
“Jangan seperti dulu, satu kue dibagi rata ke semua. Akhirnya semua dapat, tapi tidak ada yang kelihatan hasilnya,” ujarnya blak-blakan.
Menurutnya, pembangunan harus menggunakan skala prioritas, terutama pada sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti perumahan layak huni bagi warga miskin.
Fakta di lapangan, kata Nurdin, masih banyak rumah masyarakat di Banggai Kepulauan yang kondisinya memprihatinkan. Bahkan di wilayah yang tidak jauh dari pusat kota, masih ditemukan kawasan permukiman kumuh.
Ia menyebut beberapa wilayah seperti Bongganan, Baudau, dan Baka sebagai contoh daerah yang masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Kasihan kalau kita lihat langsung kondisi rumah mereka. Masih banyak yang tidak layak huni. Ini yang harus kita prioritaskan dulu,” katanya.
Namun di sisi lain, Nurdin juga menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk program perumahan bagi masyarakat miskin. Selama ini, bantuan perumahan lebih banyak bergantung pada program pemerintah pusat.
Padahal menurutnya, beberapa daerah lain sudah berani mengalokasikan anggaran besar untuk membantu masyarakat memiliki rumah layak huni.
“Di daerah seperti Luwuk dan Morowali, pemerintah daerah bisa menganggarkan sampai sekitar Rp65 juta per kepala keluarga untuk bantuan rumah layak huni bagi masyarakat miskin,” jelasnya.
Ia menilai jika pemerintah daerah benar-benar ingin menjalankan visi Berkah Sejahtera, maka anggaran perumahan seharusnya mengalami peningkatan setiap tahun, bukan stagnan atau bahkan menurun.
“Kalau tahun lalu perumahan dapat lima miliar, lalu tahun berikutnya malah turun, itu namanya bukan mendukung visi-misi. Harusnya kalau ada visi-misi di sektor itu, anggarannya naik,” tegas Nurdin.
Karena itu, ia mendorong agar setiap tahun pemerintah daerah menentukan program prioritas dari Delapan Berkah yang benar-benar didorong anggarannya.
Dengan begitu, masyarakat dapat melihat secara nyata hasil dari program yang selama ini digaungkan pemerintah daerah.
“Minimal dua atau tiga program dari Delapan Berkah harus benar-benar didorong setiap tahun. Supaya kelihatan hasilnya dan masyarakat bisa merasakan langsung manfaatnya,” pungkasnya.
Dari pernyataan ini, satu pesan penting tersirat: visi besar pemerintah daerah tidak akan berarti apa-apa tanpa keberanian menentukan prioritas anggaran. Jika tidak, Delapan Berkah dikhawatirkan hanya akan menjadi delapan janji yang sulit terlihat wujudnya di tengah masyarakat. */tasiman
