Laporan : Tasiman wartawan Wacana Publik
LUWUK, WACANA PUBLIK – Kunjungan kerja rombongan DPRD Kabupaten Sigi ke Kabupaten Banggai selama enam hari bukan sekadar agenda formal antar-lembaga legislatif. Di balik agenda resmi Panitia Khusus (Pansus) I tentang penyempurnaan kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan, terselip dinamika menarik: mulai dari perbandingan anggaran hingga “promosi spontan” keindahan Kota Luwuk yang disebut-sebut menyerupai Hong Kong saat malam hari.
Rombongan yang berjumlah sekitar 10 orang tersebut dipimpin oleh Ketua Rombongan, Semar. Mereka tiba dan diterima secara resmi di Kantor DPRD Kabupaten Banggai pada Kamis siang (9/4) sekitar pukul 13.30 WITA. Penerimaan dilakukan oleh Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Banggai, Drs. Sudarso Abusama, MM yang mewakili pimpinan DPRD setempat.
Dalam wawancara dengan media Wacana Publik, di Kantor DPRD Banggai se-usai diterima Sekwan Banggai, Semar menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari tugas Pansus I DPRD Sigi dalam menyempurnakan kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan. Ia menuturkan bahwa regulasi tersebut terakhir disempurnakan pada tahun 2014, dan kini dinilai perlu pembaruan menyesuaikan perkembangan serta dinamika legislasi terbaru.
“Beberapa pasal dan ayat dalam kode etik yang ada saat ini perlu disempurnakan kembali. Kami melihat ada perkembangan terbaru, termasuk penyempurnaan yang telah dilakukan pada tahun 2024, sehingga menjadi referensi penting bagi kami,” ujar Semar.
Namun, investigasi lapangan menunjukkan bahwa kunjungan ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif regulasi, tetapi juga menyentuh aspek teknis yang cukup krusial, yakni dukungan anggaran bagi Badan Kehormatan DPRD.
Semar mengungkapkan bahwa salah satu hal yang menjadi perhatian serius pihaknya adalah sistem penganggaran di DPRD Banggai. Berdasarkan hasil diskusi, diketahui bahwa Badan Kehormatan DPRD Banggai telah memiliki alokasi anggaran operasional tersendiri yang mencapai lebih dari Rp100 juta.
“Ini menjadi catatan penting bagi kami. Di DPRD Sigi, anggaran untuk Badan Kehormatan belum berdiri sendiri, masih melekat di bagian lain. Sementara di Banggai sudah mandiri. Ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi kami,” jelasnya.
Dari sudut pandang tata kelola pemerintahan, perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana efektivitas fungsi pengawasan etika dapat berjalan optimal tanpa dukungan anggaran yang memadai? Sejumlah pakar tata kelola legislatif yang dihubungi secara terpisah menilai bahwa kemandirian anggaran Badan Kehormatan merupakan salah satu indikator penting dalam menjaga integritas lembaga DPRD.
Selain agenda resmi, rombongan juga dijadwalkan melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi di Kabupaten Banggai, termasuk objek-objek wisata. Hal ini, menurut Semar, merupakan bagian dari pengenalan potensi daerah sekaligus mempererat hubungan antar daerah.
“Kami juga akan mengunjungi beberapa tempat wisata di Banggai. Daerah ini punya potensi luar biasa,” tambahnya.
Pernyataan yang paling menarik perhatian muncul saat Semar menggambarkan suasana Kota Luwuk di malam hari. Ia menyebut bahwa panorama kota tersebut memiliki kemiripan dengan Kota Hong Kong, terutama jika dilihat dari ketinggian saat memasuki wilayah kota.
“Kalau melihat Luwuk di malam hari dari atas, itu luar biasa. Seperti Hong Kong. Jadi kalau mau lihat Hong Kong, tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri, cukup ke Luwuk,” ujarnya sambil tersenyum.
Meski terdengar kocak, pernyataan ini sekaligus menjadi promosi tidak langsung bagi sektor pariwisata Banggai. Namun demikian, sejumlah pihak mengingatkan agar kunjungan kerja tetap berorientasi pada substansi dan hasil yang terukur, bukan sekadar seremonial atau “studi banding rasa wisata”.
Rombongan DPRD Sigi dijadwalkan akan kembali ke daerah asal pada Sabtu mendatang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan. Publik kini menanti, apakah hasil kunjungan ini benar-benar akan bermuara pada penyempurnaan kode etik yang lebih kuat, atau justru hanya menjadi catatan perjalanan dinas yang berakhir sebagai laporan administratif semata.
Satu hal yang pasti, dari “magang moral” hingga “wisata rasa Hong Kong”, kunjungan ini telah meninggalkan cerita—tinggal bagaimana hasilnya akan diuji dalam praktik nyata di DPRD Sigi. */tas
