TOILI BARAT, WACANA PUBLIK – Di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banggai, masih ada desa yang seakan luput dari sentuhan pembangunan. Desa Bumi Harapan, Kecamatan Toili Barat, hingga kini masih masuk kategori desa tertinggal dengan kondisi infrastruktur yang memprihatinkan, terutama akses jalan desa, jalan lingkungan, dan jalan usaha tani.
Desa yang berbatasan langsung dengan Desa Bukit Mangkat ini dihuni sekitar 180 kepala keluarga atau 680 jiwa. Bumi Harapan merupakan kawasan eks-transmigrasi HTI (Hutan Tanaman Industri) sejak tahun 1992. Warganya berasal dari berbagai daerah, seperti Jawa Tengah, DKI Jakarta, serta sebagian masyarakat lokal yang dikenal melalui program APDT (Alokasi Pemukiman Daerah Setempat).
Sebagian besar masyarakat Desa Bumi Harapan menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Setiap keluarga hanya mengelola lahan seluas kurang lebih 75 x 100 meter atau sekitar ¾ hektare. Namun keterbatasan lahan dan buruknya akses jalan menjadi kendala utama peningkatan kesejahteraan warga.
Kepala Desa Bumi Harapan, DrS. Andu Sarifuddin Sahaba, MPT, yang telah menjabat selama tiga periode, mengungkapkan bahwa kondisi desanya masih sangat membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, khususnya Bupati.
“Masalah utama kami adalah akses jalan desa, jalan lingkungan, dan jalan usaha tani. Selain itu, kondisi jalan dari perbatasan Desa Bukit Mangkat menuju Desa Bumi Harapan rusak berat. Ini sangat menghambat aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Andu Sarifuddin Sahaba saat berbincang dengan media Wacana Publik.
Ia menjelaskan, jalan poros kabupaten menuju Desa Bumi Harapan sepanjang kurang lebih dua kilometer juga masih dalam kondisi rusak dan belum tersentuh peningkatan yang memadai. Padahal, akses jalan menjadi faktor vital bagi masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian ke luar desa maupun ke pusat kota.
“Kalau jalannya baik, ekonomi pasti bergerak. Petani bisa membawa hasil pertanian keluar desa, harga jual lebih baik, dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat,” tambahnya.
Lebih jauh, Kades juga menyoroti persoalan keterbatasan lahan pertanian masyarakat. Menurutnya, sebagian besar lahan di wilayah desa telah dikuasai dan ditanami oleh perusahaan, seperti PT Kurniotak Jati dan PT BHP (Hutan Pusaka).
“Warga kami banyak yang tidak berkembang karena lahan sudah ditanami perusahaan. Yang justru maju di desa ini rata-rata pendatang yang punya modal dan membeli lahan warga untuk ditanami kelapa sawit. Sementara warga transmigrasi asli justru sulit berkembang,” ungkapnya.
Kondisi ini membuat Desa Bumi Harapan seolah terjebak dalam lingkaran keterbelakangan, meski telah puluhan tahun berdiri. Pemerintah desa berharap agar Pemda Kabupaten Banggai tidak menutup mata dan segera mengambil langkah konkret melalui peningkatan infrastruktur jalan serta kebijakan yang berpihak pada masyarakat desa.
“Bumi Harapan namanya, tapi harapan itu belum sepenuhnya terwujud. Kami berharap pemerintah daerah hadir dan memberi perhatian nyata, agar desa kami bisa sejajar dengan desa-desa lain di Banggai,” pungkas Kades. */tasiman wacana publik
—
