LUWUK, WACANA PUBLIK – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai melalui Bidang Pengairan akan mengelola sebanyak 71 paket pekerjaan proyek pada Tahun Anggaran 2026. Dari jumlah tersebut, empat paket merupakan pekerjaan tender, sementara selebihnya merupakan paket penunjukan langsung (PL) yang tersebar di hampir seluruh kecamatan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan Dinas PUPR Banggai, Astrid Dwijayanthi, S.T., MT, saat ditemui Wacana Publik di ruang kerjanya belum lama ini, menjelaskan bahwa empat paket tender tersebut mencakup pekerjaan strategis yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Empat paket tender itu antara lain drainase Pasar Simpong, drainase Pasar Bunta, pengaman pantai Desa Kalolos (lanjutan), serta pembangunan kantor pengamat wilayah Bunta, Nuhun, dan Simpang Raya,” ujar Astrid.
Ia menjelaskan, khusus untuk drainase Pasar Simpong, proyek tersebut menjadi prioritas karena selama ini kawasan pasar kerap mengalami genangan air. Kondisi itu diduga disebabkan oleh kapasitas drainase yang tidak memadai serta sedimentasi yang cukup tinggi.
Sementara itu, paket lainnya merupakan pekerjaan penunjukan langsung, termasuk paket-paket yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, yang saat ini nilai paketnya dapat mencapai hingga Rp400 juta.
“Selebihnya adalah paket PL yang tersebar hampir di semua wilayah kecamatan di Kabupaten Banggai. Semua sudah terakomodir, baik drainase, irigasi, sungai, maupun pengaman pantai, termasuk pokir,” jelasnya.
Astrid mengungkapkan, total anggaran Bidang Pengairan pada Tahun Anggaran 2026 hanya sebesar Rp13 miliar, angka yang jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
“Di tahun 2025 lalu, anggaran pengairan masih sekitar Rp61 miliar, namun di 2026 ini turun cukup signifikan menjadi Rp13 miliar. Memang tahun ini prioritas anggaran pemerintah daerah dialihkan ke sektor infrastruktur lain,” ungkapnya.
Meski demikian, Astrid menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan kebijakan tersebut karena seluruh program yang diprioritaskan tetap bertujuan untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat luas, termasuk pembangunan di sektor pelayanan kesehatan seperti rumah sakit.
Menyinggung pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, Astrid menyebutkan bahwa sebagian besar paket pekerjaan telah rampung dikerjakan.
“Alhamdulillah, mayoritas pekerjaan tahun lalu sudah selesai. Walaupun ada beberapa paket yang dikenakan denda dan masih dalam masa garansi bank, semuanya tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya. */tasiman wacana publik
