TOILI BARAT, WACANA PUBLIK – Kebijakan pemerintah pusat terkait penyesuaian dan pemangkasan anggaran Dana Desa tahun 2026 mulai dirasakan hingga ke pelosok desa. Di Desa Bukit Makarti, Kecamatan Toili Barat, dampaknya tidak hanya menyentuh sektor pembangunan fisik, tetapi juga berpengaruh terhadap honor para perangkat dan pelaku pelayanan masyarakat di tingkat desa.
Dalam perbincangan dengan Kepala Desa Bukit Makarti, Sutrimo Arianto, terungkap bahwa sebagian besar alokasi Dana Desa tahun ini telah diarahkan untuk program-program prioritas nasional, termasuk dukungan terhadap pembentukan Koperasi Merah Putih. Akibatnya, ruang fiskal desa menjadi semakin sempit.
“Uangnya sudah tidak cukup. Kalau honornya tetap seperti tahun lalu, berarti ada yang tidak bisa digaji. Karena itu terpaksa dilakukan penyesuaian,” ujar Sutrimo Arianto.
Menurutnya, sejumlah penerima honor di desa kini harus menerima pengurangan insentif. Honor imam pemangku adat yang sebelumnya sebesar Rp1 juta per bulan turun menjadi Rp800 ribu. Kondisi serupa juga dialami guru PAUD dan beberapa unsur pelayanan masyarakat lainnya.
Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan pengalihan dan penyesuaian penggunaan Dana Desa tidak hanya berdampak pada angka-angka dalam dokumen APBDes, tetapi langsung dirasakan oleh masyarakat yang selama ini menjadi bagian dari roda pelayanan desa.
Lebih jauh, Sutrimo Arianto mengaku pembangunan fisik desa praktis sangat terbatas. Program-program yang sebelumnya dapat dibiayai melalui Dana Desa kini harus ditunda atau bahkan dihapus karena keterbatasan anggaran.
“Untuk pembangunan fisik sudah hampir tidak ada. Dana yang tersedia sangat terbatas karena banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi,” katanya.
Desa Bukit Makarti sendiri hanya memperoleh porsi terbatas dari program pembangunan yang bersumber dari pelimpahan kewenangan kecamatan. Salah satunya adalah kegiatan penimbunan jalan usaha tani yang nilainya sekitar Rp150 juta dan harus dibagi dalam skema pembangunan yang menjangkau banyak desa di wilayah Kecamatan Toili Barat.
Tidak hanya pembangunan fisik yang terdampak. Program pemberdayaan masyarakat yang selama ini menjadi bagian dari visi pembangunan desa juga mengalami pengurangan signifikan. Beberapa kegiatan yang sebelumnya rutin dilaksanakan kini tidak lagi tercantum dalam alokasi anggaran tahun berjalan.
Bahkan, anggaran operasional kepala desa dan kegiatan pemerintahan desa ikut mengalami penyusutan. Jika sebelumnya tersedia sekitar Rp900 ribu per bulan untuk mendukung operasional tertentu, kini tersisa sekitar Rp200 ribu per bulan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan yang lebih besar: sampai sejauh mana kebijakan efisiensi dan penyesuaian Dana Desa akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik di tingkat desa?
Di satu sisi, pemerintah pusat memiliki agenda nasional yang harus dijalankan. Namun di sisi lain, pemerintah desa berada di garis terdepan pelayanan masyarakat yang membutuhkan dukungan anggaran untuk menjalankan berbagai program dasar, mulai dari pendidikan anak usia dini, pelayanan kesehatan melalui kader Posyandu, hingga kegiatan sosial keagamaan.
Catatan ringan dari Bukit Makarti ini menjadi potret kecil dari tantangan yang kemungkinan juga dihadapi banyak desa lainnya. Ketika anggaran menyusut, pilihan yang tersedia semakin sedikit: memangkas honor, menunda pembangunan, atau mengurangi program pemberdayaan masyarakat.
Pertanyaannya kini bukan sekadar berapa besar dana yang dipotong, melainkan bagaimana memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan ketika ruang gerak pemerintah desa semakin terbatas.
Penutup investigasi: Laporan dari Desa Bukit Makarti menunjukkan bahwa dampak pemangkasan Dana Desa 2026 tidak hanya terlihat pada proyek pembangunan yang tertunda, tetapi juga menyentuh kesejahteraan para pelayan masyarakat di tingkat desa.
Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bahwa kebijakan prioritas nasional tetap diimbangi dengan keberlanjutan pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat desa. */tasiman
